loading...
Pajak semenjak lampau sudah dilaksanakan oleh setiap negara yang pada ketika itu dinamakan sebagai pemdiberian sukarela dari rakyat kepada rajanya dan selanjutnya pemdiberian itu bermetamorfosis “upeti” yang sifatnya paksaan, dalam arti rakyat wajib membayarkannya dengan jumlah yang sudah diputuskan oleh negara secara sepihak, pada ketika itu ketentuan akan pajak belum menurut undang-undang negara. Sejalan dengan perkembangan yang ada, pihak yang dipungut oleh negara harus menurut undang-undang yang berlaku. Negara Republik Indonesia yakni negara aturan menurut Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat negara, alasannya yakni itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajibaan kenegaraan bagi para masyarakatnya yang ialah masukana tugas serta dalam pembiayan negara dan pembangunan nasional.
Tanggapan masyarakat kini ini terhadap pajak masih saja negatif sehingga banyak masyarakat atau wajib pajak, baik wajib pajak perseorangan ataupun tubuh berusaha menghindar atau membuat semoga besarnya jumlah pajak yang terpinjaman menjadi kecil sedangkan keuntungan yang dimiliki terbaik. Untuk mengetahui besarnya pajak yang harus di setor oleh Perum Pegadaian ke kas negara khususnya PPh pasal 21, maka Perusahaan harus mengetahui terlebih lampau besarnya PPh pasal 21 yang terpinjaman atas penghasilan yang dimiliki oleh setiap karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu upaya perusahaan dalam pembayaran pajak yang terpinjaman yakni perusahaan berusaha memperkecil atau mengefisiensikan biaya dengan mengendalikan pajaknya semoga biaya perusahaan lebih minimal, alasannya yakni pada hakikatnya pajak akan sanggup mengatur dengan baik apabila wajib pajak mengetahui dan memahami dengan benar ketentuan peraturan apabila perundang-undangan perpajakan dan perkembangan serta perubahannya.
Suatu sistem administrasi pajak yang efektif, ketika mempunyai kegunaan bagi perusahaan sehingga dibutuhkan adanya suatu perencanaan pajak (tax planning) untuk membuat suatu perencanaan semoga jumlah pajak terpinjaman yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi minimal tanpa harus melangar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. melaluiataubersamaini perencanaan pajak (tax planning) maka wajib pajak sanggup memperkecil beban biaya pajak atau pajak terpinjaman. Perum Pegadaian yakni satu-satunya forum pemerintah yang bergerak dibidang jasa penyaluran uang santunan kepada masyarakat atas dasar aturan gadai dengan jaminan barang bergerak.
Alasan penulis menentukan Perum Pegadaian sebagai obyek penelitian alasannya yakni penulis berpendapat, forum yang mempunyai tujuan khusus yaitu penyaluran uang santunan atas dasar aturan gadai yang ditujukan untuk mencegah ijon, praktek riba, pegadaian petang dan praktek santunan petang lainnya ini ialah obyek pajak yang sangat menarikdanunik untuk dibahas. Bagaimana sistem pajak yang ada di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau sebaliknya dan bagaimana dengan perencanaan pajaknya apakah sudah sempurna atau sebaliknya. Atas dasar latar belakang problem tersebut, dalam meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani wajib pajak diperlukannya perencanaan pajak untuk meminimalisasi pajaknya.
melaluiataubersamaini maksud semoga perusahaan sanggup lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana yang ada dengan cara meningkatkan kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakkan yang diputuskan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menentukan judul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEBAYORAN BARU”
Tag :
Akuntansi
0 Komentar untuk "Analisis Perencanaan Pajak Atas Pph Pasal 21 Pada Perum Pegadaian Cabang Kebayoran Gres (Ak-43)"