loading...
Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Kualitas hidup bangsa sanggup meningkat kalau ditunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. melaluiataubersamaini sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan masyarakat sanggup berpikir kritis, kreatif, dan produktif.
Secara realitas pendidikan Indonesia belum mempersembahkan titik terang menggembirakan, padahal sumber daya alam (SDA) yang melimpah juga membutuhkan sumber daya insan (SDM) yang berkarakter. Ketersediaan SDA yang melimpah tidak banyak memilih kemajuan suatu masyarakat dan bangsa. Faktor kualitas perorangan dan kelompok masyarakat itu sendiri yang memilih kemajuan. Sehingga optimalisasi sumber daya insan menjadi sangat penting, dengan ini hasil yang terbaik atas memanfaatkan sumber daya alam sanggup tercapai sehingga masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam menikmati hasil pembangunan yang ada.
Gambaran dunia yang semakin menyatu sebagai imbas dari globalisasi, menyebabkan terbukanya jalan masuk yang besar terhadap arus informasi. Hal ini memaksa setiap elemen dalam masyarakat untuk berpacu meningkatkan kualitas mereka. Dinamika sosial senantiasa bergerak menuju abad kompetisi yang menuntut kompetensi tiap individu.
Dalam bidang pendidikan nasional juga sudah muncul aneka macam pendapat dan pandangan terkena perlunya reformasi pendidikan nasional. Mengingat proses pendidikan ialah salah satu tuntutan konstitusi yang menyampaikan bahwa tujuan untuk membangun Negara Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional ialah salah satu tuntutan mendasar yang diamanatkan oleh konstitusi 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III Pasal 4 ayat 5, membuktikan bahwa : ”Salah satu cara penyelenggaraan pendidikan ialah dengan menyebarkan budaya baca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat masyarakat”. Pendidikan memang sudah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya insan Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, kita seharusnya sanggup meningkatkan sumber daya insan Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya insan di negara-negara lain. Di sinilah pemerintah dan masyarakat dituntut untuk bekerja sama demi terciptanya kualitas pemberdayaan insan yang diinginkan.
Strategi pendidikan ialah salah satu cara untuk membuat kegiatan pendidikan merata di seluruh Indonesia. Yaitu dengan meningkatkan peluang untuk mencar ilmu seluas-luasnya melalui aktifitas membaca dan penyediaan buku, sehingga kemampuan dasar masyarakat juga meningkat. Dalam pengembangan taktik pendidikan ini, pemerintah sudah mengupayakan mengadakan program-program menyerupai : mengadakan lomba membaca dan menulis, mengadakan perpustakaan keliling, ruang baca terbuka, dll. yang sanggup mendukung peningkatan kualitas SDM.
Apabila membaca sudah ialah kebiasaan dan membudaya dalam masyarakat, maka terperinci buku tidak sanggup dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan ialah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.
melaluiataubersamaini demikian akan lahir insan yang memiliki budaya baca dan mencar ilmu sepanjang hayat. Perpustakaan juga memiliki arti penting bagi insan yang bertujuan untuk membuat insan yang cerdas dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Diharapkan masa kini dan yang akan hadir tempat-tempat khusus untuk membaca di Indonesia menjadi belahan hidup keseharian masyarakat Indonesia dan ialah kebutuhan hidup sehari-hari. Peranan ruang baca dalam menumbuh kembangkan minat baca dan cinta buku ialah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebab membuat insan cerdas, terampil, dan berkarakter ditentukan oleh membaca. Tanpa membaca tiada berarti apa-apa bagi manusia. Sebab ialah belahan dari masukana untuk mencerdaskan anak bangsa, baik itu di Negara, Provinsi, Kota/ Kabupaten, ruang baca remaja masjid, perpustakaan forum swadaya masyarakat individu, dan lain-lainnya.
Namun kenyataannya sangat pertentangan dengan keadaan masyarakat Indonesia kini ini. Kultur membaca tidak sama sekali menjadi prioritas, membaca belum menjadi sebuah kebutuhan, melainkan pengisi kegiatan di waktu senggang. Masyarakat tidak menyebabkan membaca menyerupai sebuah kegemaran akan suatu hal yang setiap kali harus dilakukan.
Secara Nasional Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke-20 pada tahun 2009(data terakhir). Menurut hasil pengamatan tersebut, kurangnya minat baca ialah salah satu faktor pendidikan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan masih jauh tertinggal. Hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya fasilitas-fasilitas pendukung, menyerupai jumlah perpustakaan dan tempat baca terbuka menyerupai taman baca, motor pintar, dll. yang tidak sesuai dengan rasio jumlah penduduk. Sementara kehadiran televisi dan audiovisual lainnya begitu cepat dan inovatif, sehingga keadaan ini semakin meminggirkan tradisi baca di kalangan masyarakat dan tidak heran pula ketika ini di dalam masyarakat Indonesia sedang terjadi lompatan budaya dari budaya pra literer ke masa pasca literer tanpa melalui masa literer, artinya melompat menjadi masyarakat yang bahagia menonton televisi tanpa melalui budaya gemar membaca. Lompatan budaya ini berlaku di kalangan anak didik di Indonesia.
Dalam sebuah goresan pena Harian Kompas Selasa, 23 Maret 2004, dengan judul “Minat Baca dan Kualitas Bangsa” menyatakan: “ Secara teoritis ada kekerabatan yang positif antara minat baca (reading interest) dengan kebiasaan membaca (reading habbit) dan kemampuan membaca (reading ability)”. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia menyebabkan kebiasaan membaca juga ikut menurun, dan rendahnya minat baca menyebabkan kemampuan membaca rendah. Itulah yang sedang terjadi pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Makassar kini ini.
Atas dasar pemahaman tersebut, peningkatan sumber daya insan dalam hal ini masuk di dalamnya minat baca harus diperankan secara menyeluruh di setiap lapisan masyarakat. Di abad desentralisasi remaja ini, tentunya Pemerintah Daerah lebih dituntut untuk merespon setiap permasalahannya. Kebijakan yang muncul harus sesuai dengan konteks sosial wilayahnya tersebut. Munculnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan lebih nyata.
Mulai ketika itu Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Menurut Leo Agustino (2006:1-2), “Sekarang Pemerintah Daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan dan ditentukan oleh pusat, menyerupai pada masa orde baru, tetapi lebih dari itu dibutuhkan sanggup menjadi distributor pelopor pembangunan di tingkat daerah/lokal”.
Program nasional yang menitikberatkan aset budaya masyarakat belum sanggup direalisasikan, hal ini tercermin dari laporan Perpustakaan Nasional yang menyatakan bahwa “Pengembangan produk fisik minat baca (taman bacaan, perpustakaan umum desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus/dinas/jawatan, perpustakaan provinsi dan perpustakaan perguruan tinggi tinggi) tidak terperinci berdasarkan sasaran kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan: (1) Pola training minat dan kebiasaan membaca yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI pada lingkungan keluarga, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SLTP/SLTA tidak sesuai dengan tipologi daerah yang berlaku di Indonesia; (2) Temuan kasus minat baca (kelangkaan koleksi materi bacaan dan faktor budaya serta alternatif pemecahan masalahnya, cenderung bersifat umum).
Kondisi menarikdanunik terjadi di Kota Makassar, fenomena merebaknya “cafe dan taman baca”. Hal ini kemudian menjadi salah satu sektor perjuangan yang kini berkembang dan perlu perhatian untuk itu. Selain menjadi lahan bisnis yang cukup potensial, taman baca yang juga sekaligus cafe ini memdiberi sumbangsih besar dalam mendorong budaya membaca. Budaya ini secara tidak eksklusif sanggup meningkatkan kapasitas sumber daya insan dan menambah wawasan masyarakat.
Melihat citra di atas, Pemerintah nampaknya cukup fokus untuk mengambil satu langkah. Menghilangkan budaya Hedonis (materialis) dan Konsumtif masyarakat yang lebih besar dibandingkan membentuk iklim budaya membaca (reading habbit). Dalam konteks lokal, Pemerintah Kota Makassar sudah membuat rumusan-rumusan pokok kebijakan yang bertumpu pada visi dan misi. Salah satu rumusan kebijakannya ialah Pembangunan Kualitas Manusia.
melaluiataubersamaini adanya rumusan pokok kebijakan tersebut, maka pemerintah Kota Makassar melahirkan sebuah kebijakan program “Gerakan Makassar Gemar Membaca”, yang dicanangkan pada tanggal 05 Juni 2005 oleh Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin bekerja sama dengan Yayasan Pena Madani yang diketuai Marwah Daud Ibrahim.
Kelahiran kegiatan tersebut lahir atas beberapa landasan pemikiran:
1. Pemerintah Daerah ialah ujung tombak pembangunan bangsa yang berhadapan eksklusif dengan masyarakatnya sebagai pelaku sekaligus konsumen dan pemasok dalam kaitannya dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimilikinya
2. Kemampuan membaca ialah kompetensi dasar insan yang sangat penting untuk mendongkrak kompetensi lainnya, sehingga sanggup mempersembahkan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
3. Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Umum ialah wahana yang paling efektif dan efisien untuk mempercepat proses pencerdasan masyarakat melalui penyediaan informasi dan materi bacaan yang mutakhir, lebih banyak, dan bervariasi.
Kerja keras untuk mencoba merubah teladan pikir masyarakat untuk menyebabkan membaca sebagai kegemaran ialah hal yang tidak praktis sebab ini menyangkut kasus kebiasaan, jadi tentunya sangat bergantung pula bagaimana masyarakat sanggup memanfaatkan setiap penyediaan akomodasi baca yang disiapkan pihak pemerintah. Hal ini niscaya akan mendorong peningkatan kualitas masyarakat Makassar.
melaluiataubersamaini adanya gambaran dan impian pemerintah baik secara Nasional maupun dalam konteks Lokal untuk mendorong peningkatan budaya baca melalui Program Makassar Gemar Membaca, penulis menganggap penting dan tertarik untuk menjadi materi penelitian sekaligus melaksanakan analisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tengah masyarakat sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia. Bahkan lebih jauh melalui analisis penelitian terhadap program dari Walikota Makassar ini, penulis dapat meninjau sejauhmana Efektivitas Program Gerakan Makassar Gemar Membaca dapat memmenolong dan memacu peningkatan kualitas individu menuju kebangkitan komunal seluruh masyarakat masyarakat .
Tag :
Ilmu Pemerintahan,
Pemerintahan
0 Komentar untuk "Efektivitas Kebijakan Aktivitas Gerakan Makassar Gemar Membaca Di Kota Makassar (Ipm-21)"