loading...
A. Latar Belakang Masalah Penelitian
Pemeliharaan lingkungan hidup akan membawa dampak positif untuk tetap lestarinya lingkungan itu sendiri. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, ketika kita berjalan di sekitar halaman rumah, di sepanjang jalan bahkan di sekeliling gedung-gedung pemerintahan, maupun di lembaga-lembaga pendidikan, dengan sangat praktis didapati sampah-sampah yang berantakan di sana-sini dan sudah menjadi pemandangan keseharian. Belum lagi krisis air yang sering terjadi melanda negeri ini, dikala demam isu kemarau susah untuk mendapat air dan kalau demam isu penghujan tiba, maka sanggup dipastikan terjadi banjir (Kompas Mahasiswa 2002:15).
Hutan banyak dibabat untuk kepentingan sesaat tanpa mempedulikan upaya penghijauannya (Warnadi., Sunarto, dan Muchlidawati
1997:35). Tanah dan air banyak terkontaminasi oleh limbah-limbah industri dan limbah domestik yang berasal dari rumah hunian, belum lagi udara yang terkontaminasi jawaban asap kendaraan bermotor dan asap pabrik (Warnadi., Sunarto, dan Muchlidawati
1997:36-39). Jika keadaan menyerupai itu dibiarkan terus-menerus, maka sanggup dipastikan cepat ataupun lambat lingkungan hidup akan semakin parah kerusakannya.
Pemerintah bergotong-royong sudah semenjak usang melaksanakan upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satu diantaranya yaitu melalui Pendidikan
Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang mulai dirintis semenjak tahun
1975 (Anonim a 2002:1). Seperti diungkapkan oleh Alkarhami (dalam http://www.pdk.go.id/balitbang/publikasi/jurnal/no_26/program_pklh_suud_kari m.htm.), bahwa pengenalan jadwal PKLH sudah diimplementasikan semenjak kurikulum 1984, namun kenyataan sehari-hari menawarkan hampir tiruana lulusan sekolah belum menampilkan kinerja ramah lingkungan. Buktinya masih banyak menemui lulusan sekolah yang memmembuang sampah di jalanan, merokok di kendaraan umum, berludah dan memmembuang hajat tidak pada tempatnya, dan acara merusak lingkungan lainnya. melaluiataubersamaini demikian sanggup dikatakan jadwal PKLH di sekolah belum optimal, untuk itu perlu dilakukan pembenahan pada badan PKLH jalur sekolah.
Pertemuan regional Sekolah Model Berwawasan Lingkungan tahun 2001 dilaksanakan di Makasar, Denpasar, dan Batam. Utusan Jawa Tengah mengikuti pertemuan regional di Denpasar, Bali yang berlangsung dari tanggal 12 Juli hingga dengan 13 Juli 2001. Wakil dari Jawa Tengah adalah: SD Negeri Singosari
03-04 Semarang yang kini menjadi SD Negeri Pleburan IV-V Kota Semarang, Sekolah Menengah Pertama 4 Semarang, dan Sekolah Menengan Atas 1 Semarang (Anonim b 2001:1), namun dari laporan pelaksanaan implementasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup (PKLH) didapat adanya ketidakpedulian masyarakat sekolah terhadap duduk kasus lingkungan hidup (Syafrudie 2002:19).
Hanya 10,01% guru yang pernah mempunyai pengalaman dalam mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup/isu lingkungan pada proses berguru mengajar dan 89,99% guru belum pernah mempunyai pengalaman dalam mengintegrasikan materi Pendidikan
Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) pada proses berguru mengajar
(Anonim a 2002:1).
Program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) di sekolah akan berhasil tergantung pada cita-cita guru untuk melaksanakan perubahan fundamental pada keyakinan ihwal hakikat belajar-mengajar, seni administrasi pengajaran, dan penyediaan pengalaman berguru pada penerima didik (Alkarhami http: //www.pdk.go.id/balitbang/publikasi/jurnal/no_26/program_pklh_suud_ karim.htm.).
Di sekolah dasar guru masih ialah ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran dan masih ialah tokoh yang “sentral” alasannya siswa banyak meneladani tingkah laris gurunya. Namun, kenyataan yang ada di lapangan, guru kurang berkomunikasi dalam memberikan pesan pembelajaran lingkungan hidup sehingga masih terjadi banyak kendala yang dialami siswa.
Jalur pendidikan bergotong-royong ialah salah satu wahana yang efektif dalam sosialisasi dan internalisasi pelestarian lingkungan hidup, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Materi pendidikan lingkungan hidup yang dirancang dengan baik, diajarkan kepada siswa dengan benar, dan dipraktekkan dalam tata kehidupan sekolah akan mempersembahkan dampak positif bagi pelestarian lingkungan hidup dikemudian hari. Melalui pendidikan lingkungan hidup di tingkat pendidikan dasar, siswa dan masyarakat sekolah lebih dini sanggup memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sehingga kelak mereka tidak melaksanakan kesalahan yang sama sebagaimana sudah terjadi dengan lingkungan
hidup kita dalam beberapa dekade belakangan ini (Tim Pendidikan Lingkungan
Hidup 2000:viii).
Perhatian dunia terhadap lingkungan hidup bergotong-royong sudah dipertamai semenjak konferensi PBB ihwal Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia pada bulan Juni
1972. Konferensi ini mencanangkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (PBBL) dengan menghasilkan suatu keputusan untuk tetap meneruskan acara pembangunan ekonomi, namun pada dikala yang sama menjamin Lingkungan Hidup maupun Sumber Daya Alam akan tetap layak untuk diwariskan pada generasi menhadir.
Upaya menjaga kelestarian Lingkungan Hidup tersebut direspon oleh Indonesia melalui Program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang sudah mulai dirintis semenjak tahun 1975 berdasarkan SK Mendikbud No. 068/U/1974 dan secara sentral dilaksanakan oleh proyek PKLH Ditjen Dikdasmen (Anonim e 2002:3). Tahun 1976 dinamakan “Proyek Nasional Program Kependudukan” berhubungan dengan BKKBN. Program Diklat Kependudukan mulai dilaksanakan di sekolah pada tahun 1978.
Sejak tahun 1987/1988 mulai dirasakan bahwa insan tidak sanggup dipisahkan dari lingkungan hidup, sehingga dimasukkanlah materi lingkungan hidup, dan berubah nama menjadi “Proyek Kependudukan dan Lingkungan Hidup”. Adapun pelaksanaan jadwal PKLH mulai terealisir semenjak tahun
1992/1993 (Anonim a 2002:1).
Pelaksanaan PKLH ini diperkuat dengan memorandum bersama antara
Depdiknas dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996
dan Kep. 89/MenLH/5/1996 ihwal training dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup.
Rahardjo (2004:45), mengungkapkan bahwa DEPDIKNAS sudah usang melaksanakan jadwal PKLH di sekolah dasar yang diubahsuaikan ke dalam lima bidang studi yaitu IPS, IPA, Bahasa Indonesia, agama, dan orkes.
Siswa sekolah dasar secara formal sudah mengenal konsep-konsep PKLH, dengan demikian Susilowati (2003:9), menekankan bahwa untuk menjamin keberhasilan pendidikan lingkungan di sekolah dasar, maka pengetahuan guru- guru sekolah dasar ihwal lingkungan harus memadai.
Di sisi lain para guru masih kurang mempunyai wawasan ihwal kependudukan dan lingkungan hidup, alhasil pengintegrasian pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam materi pelajaran masih kurang (Anonim c 2002:2). Menurut Siskandar (2002:5), pendidikan di sekolah sangat strategis sebagai daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pendidikan yang didiberi muatan nilai-nilai, pengetahuan, dan penyesuaian sikap positif dalam rangka mempersembahkan kesadaran ihwal pentingnya sikap dan sikap untuk melestarikan lingkungannya.
Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di kelas 4, 5, dan 6 dengan mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif siswa berdasarkan William Stern dan Clam Stern (dalam Ahmadi dan Munawar Soleh 2005:91), bahwa anak usia 9 – 10 tahun (kelas tinggi) sudah sanggup mengamati relasi/hubungan kausal dari benda-benda dan peristiwa-peristiwa dan mulai memperhatkan ciri-ciri dan sifat-sifat dari benda sebagai objek
pengamatannya. Berdasarkan pertimbangan di atas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Kemampuan Guru dalam Mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dengan Mata Pelajaran Sains dan Pengetahuan Sosial di SD Negeri Se-Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2006/2007).
Tag :
Pendidikan,
Pendidikan Geografi
0 Komentar untuk "Kemampuan Guru Dalam Mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup (Pklh) Dengan Mata Pelajaran Sains Dan Pengetahuan ..(Pgeo-4)"