loading...
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indonesia baru, sebuah wacana yang mengandung pemaknaan pengembangan menuju harapan bangsa, teraktualiasasi dalam rnencapai harapan di masa depan, demi masyarakat sejahtera adil dan rnakinur.
Paradigma pernbangunan kedepan ialah tantangan individu bangsa Indonesia dalam menghadapi dunia global, dan pasar bebas. Kita sudah tidak lagi diharuskan berfikir dan bertindak dengan iktikad polarisasi usang yang sektarian dan ortodok, namun lebih mengedepankan aktuliasasi gagasan yang movatif dan bisa diterima dengan pandangan realistis dan transparan tidak terkungkung doktrin baku yang bekerjsama tidak relevan dijamannya.
Paradigma pernbangunan kedepan ialah tantangan individu bangsa Indonesia dalam menghadapi dunia global, dan pasar bebas. Kita sudah tidak lagi diharuskan berfikir dan bertindak dengan iktikad polarisasi usang yang sektarian dan ortodok, namun lebih mengedepankan aktuliasasi gagasan yang movatif dan bisa diterima dengan pandangan realistis dan transparan tidak terkungkung doktrin baku yang bekerjsama tidak relevan dijamannya.
Sudah sekian puluh tahun bargsa ini tertindas terdesak oleh idealisme ego tidak mendidik yang membuat manusia-manusia tak punya kreasi dan ndeso dengan kemajuannya sendiri. Kemajuan yang seharusnya dicapai sekian puluh tahun kemarin, ternyata terserap oleh aroganisme kekuasalan yang otoriter. Tak ada kesadaran tentang apa yang sudah terjadi dan rnernbuahkan sentimenisme golongan yang memecah norma-norma masyarakat bangsa ini. Pewacanaan kepentingan, yang ialah rekayasa terstruktur di tingkat birokrasi sudah pula merubah wajah para birokrat kita rnenjadi cermin-cermin kusam yang tak bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Lembaga aparatur negara, sebuah legitimasi penjelmaan kekuasaan sudah porak-poranda dengan peraturan-peraturan Yang tumpang tindih dan tidak menjawaban permasalahan, justru mengundang masalah.
Pembangunan yang direncanakan tiap repelita ternyata tidak ada ujung pertamanya dan menambah keruwetan sehabis negara ini tertimpa angin ribut besar yang tak kunjung reda krisis moneter. Banyaknya ketimpangan dan kesalahan yang di lakukan oleh banyak birokrasi kita memicu ketidak berdayaan masyarakat lapisan bawah untuk mengantisipasi kesusahan ekonomi. lbarat sebuah rumah apabila salah satu perabot yang paling mayoritas tak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tentulah merepotkan orang yang menempatinya.
Otonomi daerah, nuansa gres tatanan masyarakat yang bergerak berdikari menyerupai apa yang sudah dicita-citakan, pada dikala kuatnya imbas orde gres lampau. Namun itupun spesialuntuk sebagian vang bisa rnemahami dan tersosialisasi dengan baik. Masyarakat yang peka akan ketidakmerataan pembangunan merasa bahwa itu perlu dilakukan, namun bagi mereka yang dengan keterbatasan dirinya sudah bisa meraih kehidupan tinggi menjadi takut menghadapinya, lantaran mereka tak luput dari bidikan masyarakat yang sudah usang menilai pribadi-pribadi rakus yang memanfaatkan posisi di masa lalu. Sehingga munculnya stigma gres untuk tidak memahamkan otonomi tempat secara murni, dan berusaha membuat aroma orde gres didalam realitas otonomi daerah.
Maka dengan segala ketimpangan yang ada rnenjadi sebuah keharusan bagi aparatur negara, dalam menjalankan kiprah melayani masyarakat secara profesional. Perbalikan doktrin usang yang lebih terserius pada mitos kekuasaan manarki di dalam gerak langkah aparatur negara, seharusnya harus sudah terkikis semenjak bergulimya kegiatan Reformasi. Masyarakat sudah tidak harus terbebani dengan prilaku pegawanegeri yang bertindak seenaknya dalam menjalankan tugas. Malah harus berusaha memdiberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk itu peningkatan kualitas harus diupayakan biar tercipta aparatur negara yang mumpuni dan sanggup bertindak sesuai dengan kiprah dan kewenangannya.
Peningkatan kualitas aparatur pemerintah diarahkan biar bisa mendukung sistem manajemen negara didalam menjalankan fungsi utama yaitu Fungsi penyelenggaraan- pemerintahan, fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan masyarakat. Sesuai pula dengan ketentuan PP No. 101 Tahun 2000, yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku untuk sanggup melakukan kiprah jabatan struktural secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan adat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansinya, membuat aparatur yang bisa berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan perilaku dan semangat dedikasi yang berorientasi pada pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat, dan membuat kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melakukan kiprah perintah umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
Pelaksanaan beberapa, ketentuan dan fungsi utama ini diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah propinsi dan pemerintah Kota / Kabupaten. Sebagai ujung tombak pelaksanaan ketiga fungsi ini yaitu pemkot / Kabupaten yang secara, nyata berhadapan eksklusif dengan masyarakat. Sedangkan hingga dikala ini training aparatur pemkot / Kabupaten masih dilakukan oleh pemerintah pusat, Khususnya yang menyangkut persoalan pendidikan dan petes.
Secara teoritis perkembangan manajemen negara memasuki tahap segmentasi pasar yang mengutamakan Publik Service, tidak lagi mengedepankan mekanisme kaku yang selama ini diaplikasikan. Kualitas layanan yang didiberikan oleh aparatur pemerintah ialah satu hal yang selalu dituntut oleh masyarakat. Secara empiris bisa dikatakan bahwa pemdiberian layanan kepada masyarakat bukan spesialuntuk menjadi monopoli pemerintah, tetapi beberapa jenis layanan juga bisa didiberikan oleh pihak swasta (masyarakat). Pilihan masyarakat akan jenis layanan akan ditentukan oleh seberapa baik kualitas layanan yang didiberikan oleh individu dalam lingkup orgarisasi pemerintah tersebut. Dilain pihak fungsi sentral forum pemerintah sebagai penjembatan kepentingan masyarakat dengan Pemerintah dituntut untuk selalu bisa membuat kesan baik dan terhormat juga pola yang baik kepada masyarakat.
Tugas dan tanggung tanggapan aparatur dan birokrasi pemerintah, yang diemban oleh pemerintah daerah, cukup luas dan sangat beiat lantaran mencakup beberapa aspek beberapa bidang diantarannya :
a. Menyelenggarakan pemerintahan umum dan orientasi pada pelaksanaan otonomi daerah.
b. Mendukung pelaksanaan fungsi sentral dari departemen Dalam Negeri selaku pembina kehidupan sosial politik.
c. Sebagai pelaksana pembangunan tempat dan pembangunan masyarakat desa.
d. Mengadakan training administrasi, pengawasan, penelitian dan pengembangan, serta Mengadakan pendidikan dan petes.
Ruang lingkup cakupan wewenang dan tanggung tanggapan yang cukup besar diatas membutuhkan kemampuan aparatur pemerintah yang berwibawa, tangguh, cakap dan tanggap akan tuntutan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Oleh alasannya yaitu itu kegiatan pendidikan dan petes memiliki fungsi yang sangat penting untuk lebih mempersembahkan kemampuan gres yang profesional sesuai dengan kiprah dan tanggung tanggapan aparatur Pemerintah, dalam melakukan kiprah pembangunan dan kemasyarakatan.
Program pendidikan dan petes bagi pegawai negeri sipil di Indonesia diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Kota/Kabupaten dan mulai tahun anggaran 1994/1995 mulai didesentralisasikan pada Pemerintah Kota/Kabupaten Sehingga dalam pelaksanaun selanjutnya Program ini diselenggarakan oleh pemkot dan Kabupaten. Dikabupaten Kediri selama periode 5 tahunan sudah diadakan Program Pendidikan dan Petes:
a. Pendidikan dan Petes Kepemimpinan Tingkat III, yang dilikuti oleh eselon III.
b. Pendidikan dan Petes Kepemimpinan Tingkat IV, yang diikuti oleh eselon IV
Karena begitu pentingnya pendidikan dan petes penjentidakboleh bagi pegawai negeri sipil maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang mana mengambil topik " Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Petes Penjentidakboleh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
1.2 Perumusan Masalah
Dari klarifikasi latar belakang di atas, yaitu tentang kegiatan Pendidikan dan Petes Pemerintah Kabupaten Kediri, maka penulis sanggup mengidentifikasikan persoalan sebagai diberikut.
1. Faktor-faktor apa yang menghipnotis kegiatan Pendidikan dan Petes sehabis proses pembelajaran.
2. taktik apa yang dipakai untuk mempenganihi kualitas Sumberdaya insan aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri sehabis melakukan diklat.
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang diperlukan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor-taktor yang menghipnotis Pendidikan dan Petes sehabis proses pembelajaran.
2. Untuk mengetahai taktik apa yang dipakai untuk menghipnotis kualitas Sumberdaya insan sehabis proses pembelajaran.
1.4. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diperlukan sanggup mempersembahkan kontribusi
1. Sebagai materi isu yang sanggup pertanda tentang pelaksanaan pendidikan dan petes penjentidakboleh pegawai dalam rangka peningkatan mutu kualitas sumberdaya menusia dilingkungan pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Dalam pembuatan budi yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya insan aparatur pemerintah kabupaten Kediri.
3. Untuk masukan penulis yang tertarik pada persoalan model pengelolaan pendidikan dan petes di pemerintah kabupaten Kediri.
Judul : STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJEJANGAN DI LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN BLITAR (MS-01)
0 Komentar untuk "Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Insan Melalui Pendidikan Dan Training Penjejangan Di Lingkungan Bappeda Kabupaten Blitar (Ms-01)"