loading...
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pembangunan kesehatan ialah kepingan integral dari pembangunan nasional kesudahannya ialah suatu kesatuan yang tak sanggup dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembangunan kesehatan di Indonesia dilaksanakan dalam suatu Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang unsur-unsurnya terdiri dari individu /perorangan, keluarga, masyarakat, pemerintah (sektor kesehatan dan non kesehatan) dan swasta (SKN, 1992).
Salah satu sektor yang sangat esensial yaitu pengembangan di bidang kesehatan, lantaran sektor kesehatan sangat menghipnotis sektor pembangunan lainnya. Oleh lantaran itu dalam konsep pembangunan nasional ditentukan perlunya pembangunan yang berwawasan kesehatan, kebijakan ini tentu sangat relefan dengan posisi Indonesia dengan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia berada pada urutan 110 dari 117 negara (UNDP,2002).
Dalam PP No. 32 tahun 1996 pasal 15 menyampaikan bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat , pemerintah sanggup mewajibkan tenaga kesehatan untuk di tempatkan pada masukana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Yaslis Ilyas,2000).
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menegaskan bahwa pembiayaan upaya kesehatan menjadi tanggung balasan pemerintah dan masyarakat temasuk swasta dan perorangan. Pembiayaan tersebut sanggup bersumber antara lain dari dan bersama masyarakat yang dikembangkan atas dasar gotong-royong dan kekeluargaan. Pendekatan ini diberintikan suatu sistem penyelenggaraan pembiayaan pemeliharaan kesehatan secara pra-upaya (pre-paid health care) yang tidak lain yaitu konsep dana pra upaya kesehatan masyarakat (Amran Rasak,2000).
Untuk menjamin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan mutu upaya kesehatan serta pengendalian pembiayaan kesehatan yang penuh tantangan (UU Kesehatan RI No. 23 Tahun 1992 pasal 66).
Secara sederhana dilema pokok pembiayan kesehatan antara lain disebabkan lantaran kurangnya dana yang tersedia, penyediaan yang sesuai, pemamfaatan dana yang tidak tepat, pengelolan dana yang belum sempurna, serta biaya kesehatan yang makin meningkat (Azrul Azwar, 1996).
Hingga dikala ini pemerintah selalu berperan sebagai motor aktivis utama pembangunan kesehatan, namun semenjak beberapa tahun akhir-akhir ini sudah nampak kiprah serta masyrakat dalam pembangunan kesehatan menurut data Depertemen Kesehatan bahwa total pembiayaan pemeliharaan kesehatan yang berasal dari masyarakat sebesar 70 % dan spesialuntuk 30 % yang berasal dari pemerintah, hal ini sesui dengan kiprah yang diperlukan oleh sistem kesehatan nasional (Depkes RI,1997).
Pada tahun 1968 yang mengatur hak dan kewajiban peserta (Pegawai Negeri Sipil, peserta pensiun, dan anggota keluarganya) yang disertai banyak sekali pembahasan-pembahasan. Dalam pembiayaan pegawai, penghasilan mereka dipotong 2 persen sebagai dana pra upaya pemeliharaan kesehatan. Sedangkan administrasinya dilakukan oleh suatu tubuh khusus yang ditunjuk Depertemen Kesehatan dalam hal ini Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) atau PT. (Persero) Asuransi Kesehatan.
Secara real, peserta asuransi kesehatan PT. (Persero) Askes Indonesia yang pegawai negeri berjumlah 13.822.400 dan peserta sukarela 1.217.616 di tahun 2003 (Buletin gosip askes, 2004) . Di Propinsi Sulawesi selatan data pesertaa askes sosial berjumlah 685.051, di Kabupaten Bone jumlah peserta askes sebanyak 29.252 (PT. Persero Askes IX Makassar, 2004) khusus di Puskesmas Camming Kecematan Libureng Kabupaten Bone jumlah peserta askes sebanyak 76 orang.
Peraturan Pemerintah R.I No. 6 tahun 1992 wacana Perubahan Pelaksanaan dan Status Perum Husada Bhakti menjadi PT. (Persero) askes Indonesia yang dalam hal ini bertanggung balasan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri sipil serta anggota keluarganya, vetran dan perintis kemerdekaan serta ekspansi kepesertaan askes (Vuluntary) tidak mempunyai fasilitas-fasilitas kesehatan sendiri, oleh lantaran itu digunakanlah akomodasi kesehatan yang sudah dikembangkan pemerintah atau akomodasi kesehatan milik swasta yang di tunjuk.
Pelayan kesehatan yang baik dari segi pelayanan kedokteran maupun pelayan kesehatan masyarakat harus mempunyai syarat pokok kesehatan yaitu tersedia dan berkesinambungan, sanggup diterima dengan wajar, praktis dicapai, praktis dijangkau dan berkarakter. (Azwar, 1996).
Berdasarkan hal tersebut di atas terkena standard pelayanan kesehatan yang baik maka dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba melihat bagaimana standar pelayanan dalam hal ini pelaksanaan asuransi kesehatan yang ada di Puskesmas Camming Kecematan Libureng Kabupaten Bone, yang sanggup dilihat dari banyak sekali aspek yang ialah inti pelaksana pelayanan kesehatan yaitu petugas kesehatan kita akan melihat dari kemampuan yang dimiliki oleh petugas yaitu dari aspek masa kerja, pendidikan, petes, dan perilaku petugas.
Masa kerja ialah jangka waktu seseorang bekerja pada suatu organisasi, berarti semikin usang orang bekerja, berarti semakin banyak pula pengalaman yang dimiliki, sehingga produktivitas kerja dengan praktis ditingkatkan dan juga memakai waktu kerja produktif sangat baik. (Yaslis Ilyas 1999).
Pendidikan yaitu segala perjuangan untuk membina dan membuatkan kemampuan jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah dalam rangka Pembangunan Nasional yang adil dan makmur menurut Pancasila. (Atmodiro, 2000).
Petes sebagai salah satu tindakan pemdiberian pemahaman dan pengetahuan bagi petugas terhadap pekerjaannya, maka petes ini dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan banyak sekali keterampilan dan metode pelaksanaan kerja tertentu dalam waktu relatif singkat. Disamping itu petes juga bertujuan mempersiapkan tenaga kerja untuk masa yang akan hadir. Makara dengan pemdiberian petes, pekerjaan sanggup diselesaikan dengan tepat waktu.
Pengertian perilaku biasanya bekerjasama dengan suatu obyek. Sikap sanggup mempersembahkan evaluasi (menerima atau menolak) tehadap obyek yang dihadapai. Sikap tidak sanggup diamati secar langsung, perilaku harus diduga dari pernyataan. Persyaratan dan tindakan-tindakan. Sikap menunjuk bukan pada tingkah laris itu sendiri melainkan kepada perangkat atau kecenderungan reaksi yang diungkapkan dalam keberaturan berpolanya tingkah laris (Wiseso, 1987).
Dilihat pada Puskesmas Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terkena pelaksanaan asuransi kesehatan belum terbaik yaitu adanya keluhan peserta menganai lamanya mekanisme pelayanan dari segi administrasi, sehingga peserta usang menunggu dalam pemdiberian pelayanaan, dari segi pelayanan, peserta usang menunggu dibandingkan dengan pasien umum. (keluhan masyarakat).
Dari dilema tersebut diatas maka peneliti akan mencoba melihat bagaimana pelaksanaan asuransi kesehatan yang selama ini dilaksanakan di Puskesmas Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
Tag :
Ilmu Kesehatan
0 Komentar untuk "Karakteristik Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Askes Di Puskesmas Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone (Iks-4)"