loading...
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG MASALAH
Globalisasi ekonomi yang dirasakan dampaknya oleh hampir tiruana negara termasuk Indonesia, mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mendukung perkembangan serta kemajuan di bidang ekonomi.
Kecepatan perubahan dan pertumbuhan perekonomian terkecuali global mendorong setiap sikap ekonomi yang ada tidak terkecuali wujud dan kiprahnya sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi harus banyak berbenah diri baik berorganisasi, usaha, maupun sistem manajemen, sehingga pada saatnya nanti tidak ketinggalan jauh dari para sikap ekonomi lainnya. Mengingat wujud konkret koperasi pada dikala ini bukan spesialuntuk sekedar sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial akan tetapi lebih daripada itu ialah suatu tubuh perjuangan yang melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi dan berorientasi untuk meningkatkan pendapatan dengan tidak menghilangkan adanya motif sosial.
Dalam suatu acara usaha, pengendalian ialah kunci pokok suatu perjuangan koperasi dalam rangka mencapai tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur menurut Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 (Undang-Undang No. 25 tahun 1992 wacana Perekonomian pasal 3). Kecermatan dalam pencatatan akuntansi akan memmenolong terwujudnya efisiensi kerja, oleh alasannya ialah itu dirasa sangat perlu untuk mengetahui bagaimana sistem dan mekanisme akuntansi dari suatu acara usaha. Pengeluaran-pengeluaran biaya mempunyai efek yang besar terhadap pendapatan membersihkan suatu usaha. Salah satunya ialah pengeluaran untuk biaya pembelian persediaan yang ialah pengeluaran rutin serta mempunyai nilai yang cukup besar. Apabila pengeluaran untuk pembelian dan biaya lain yang prosentasenya terlalu besar dibanding hasil yang diperoleh maka akan menjadikan makin rendahnya laba yang dihasilkan oleh suatu usaha. Prosedur pembelian melibatkan beberapa bab yang menangani dilema pembelian. Apabila pada tiap bab tidak bekerja dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku, maka cenderung akan melaksanakan penyelewengan atau kesalahan dalam melaksanakan pembelian. Hal ini juga menjadikan rendahnya laba yang diperoleh suatu usaha. Untuk menghindari hal tersebut di atas maka dibutuhkan suatu fatwa atau hukum yang berupa mekanisme pembelian.
Demikian juga pembelian persediaan yang dilakukan PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG apakah sudah didasarkan pada mekanisme yang berlaku mulai dari berapa jumlah kebutuhan barang, bagaimana spesifikasinya hingga barang tersebut diterima. Disamping itu, bagian-bagian yang terlibat dalam pembelian harus menjalankan kiprah dan fungsinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Mengingat begitu pentingnya mekanisme pembelian maka penulis berkeinginan untuk menulis hal tersebut di atas menyerupai yang berlaku di PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG dengan judul “PROSEDUR PEMBELIAN PADA PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG”.
2. PERUMUSAN MASALAH
Agar pembahasan dilema ini tidak menyimpang dari judul, maka penulis menitikberatkan pembahasan dilema ini terkena mekanisme pembelian yang dilakukan PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG tanpa mengesampingkan fungsi dari pengendalian intern yang ada.
Adapun dilema yang akan dibahas mencakup :
1. Bagaimana unit organisasi yang terkait pembelian dan kiprah masing- masing bab ?
2. Dokumen atau formulir apa saja yang dipakai dalam melaksanakan pembelian ?
3. Bagaimana mekanisme pembelian ?
3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan dari penelitian :
1. Untuk mengetahui bagaimana unit organisasi yang terkait pembelian dan kiprah masing-masing bagian.
2. Untuk mengetahui dokumen atau formulir apa saja yang dipakai dalam melaksanakan pembelian.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembelian.
Tag :
Akuntansi
0 Komentar untuk "Prosedur Pembelian Persediaan Pada Primkop Polwiltabes Semarang (Ak-30)"