loading...
Era reformasi yang diperkenalkan di Indonesia kurang lebih satu dasawarsa silam, sanggup disebut sebagai titik tolak perubahan Bangsa Indonesia secara sturktural dan konseptual di segala lini. Sektor ekonomi, dalam hal ini yang ialah bab yang terintegrasi pada sistem kenegaraan gotong royong dengan sektor politik, social, dan budaya, juga membangun perbaikan-perbaikan secara gradual dengan satu tujuan tunggal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Badai krisis yang menghantam perekonomian Indonesia pun secara tidak eksklusif sudah mendorong peramuan aneka macam formulasi kebijakan dalam bidang ekonomi. Dipertamai dari perubahan kebijakan nilai tukar tetap kepada sistem nilai tukar mengambang pada tahun 1997, kemudian diikuti dengan kebijakan inflation targeting yang mulai diperkenalkan pada tahun 2000, hingga upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor riil yang isunya sekarang sudah marak berkembang dikalangan para praktisi, akademisi, bahkan masyarakat luas sekalipun. Adalah benar jikalau intinya pertumbuhan ekonomi sebuah negara lebih didominasi oleh sektor konsumsi sebagai motor penggeraknya, namun tidak lantas investasi menjadi faktor yang sanggup diabaikan.
Selama rentang waktu 2001-2007 selalu didominasi oleh konsumsi masyarakat, hal ini sanggup dilihat melalui sumbangsihnya pada GDP yang selalu diatas 60% atau dengan rata-rata sebesar 72%, sedangkan dari sisi investasi spesialuntuk bisa berkontribusi rata- rata sebesar 20% tiap kuartalnya. Meskipun proteksi investasi ini sanggup dibilang masih relatif kecil, namun investasi tetap mempunyai peranan penting di dalam undangan agregat.
Alasan pertama, biasanya pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi sanggup menjadikan resesi dan boom. Oleh alasannya yaitu itu para mahir ekonomi sangat tertarik untuk menganalisanya, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan stabilisasi untuk mengatasi jawaban jelek dari adanya fluktuasi investasi (Nopirin: 1993).
Kedua, Harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan pemberdayaan pengeluaran investasi nantinya ialah akan mempersembahkan donasi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai media penyerap tenaga kerja untuk kemudian menjadi pemecah problem pengangguran yang terus menghantui perekonomian Indonesia.
Menyadari hal tersebut BI selaku pemegang otoritas moneter gotong royong dengan pemerintah mencoba menjalankan kiprah dan fungsinya dalam mengontrol tingkat pertumbuhan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga domestik secara simultan untuk membangun pertumbuhan investasi sektor riil di Indonesia.
Kredit konsumsi masih mendominasi proporsi pengucuran kredit perbankan umum kepada masyarakat. Hal ini wajar, mengingat sifat dari kredit konsumsi yang rendah resiko. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh kredit modal kerja, yang intinya juga serupa dengan kredit konsumsi, yaitu bersifat jangka pendek dan rendah akan resiko, namun tidak sama halnya dengan kredit investasi dimana kredit investasi ialah kredit jangka panjang yang lebih tinggi dalam hal resiko pengembalian kredit. Sehingga terkesan bahwa perbankan selama ini cenderung untuk bermain aman.
Sejalan dengan hal tersebut, BI selaku pemegang otoritas tertinggi dalam bidang moneter sudah mengeluarkan empat belas kebijakan yang mengarah pada optimalisasi fungsi intermediasi perbankan sebagai langkah kongkrit konstruktif untuk mendorong perkembangan sektor riil. Pemerintah bukan tidak pernah berupaya untuk menumbuhkembangkan sektor riil, namun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pada masa lampau masih belum terasa terbaik. Manajemen yang kurang baik dari perbankan ditambah lagi info korupsi yang sangat sarat pada masa orde baru, hasilnya bisa mementahkan rumusan kebijakan yang dibangun oleh pemerintah pada ketika itu.
Sebelum oktober 2005 pergerakan tingkat suku bunga kredit bank umum berlawanan arah dengan pergerakan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan, yang artinya ketika terjadi peningkatan pada tingkat suku bunga SBI 1 bulanan tidak direspon nyata oleh tingkat suku bunga kredit bank umum, begitupun sebaliknya. Namun setelah memasuki kuartal pertama tahun 2006, pergerakan dari kedua tingkat suku bunga tersebut mulai searah, dan ini menjadi pemicu bagi Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan dengan impian tingkat suku bunga kredit bank umum juga akan turun yang tidak lain tujuan hasilnya ialah untuk mengoptimalisasi fungsi intermediasi perbankan.
melaluiataubersamaini mengacu pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan menyajikan skripsi yang berjudul :
“Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit dan Posisi Kredit Investasi Domestik di Indonesia Periode 2001:1-2007:6”
Tag :
Ekonomi Pembangunan
0 Komentar untuk "Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit Dan Posisi Kredit Investasi Domestik Di Indonesia Abad 2001:1-2007:6 (Ep-09)"