loading...
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004 bidang ekonomi khususnya bidang pertanian dalam arti luas mencakup beberapa aspek tumbuhan pangan, holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Pengembangan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan industri dan ekonomi nasional. Namun sebagai belahan inti dari sistem ekonoi kerakyatan, hingga ketika ini sistem pertanian dan pangan nasional yang banyak melibatkan perjuangan ekonomi rakyat berskala mikro dan kecil masih ialah mata rantai terlemah dari sistem pertanian nasional karenma lemahnya keterkaitan pengembangan industri dengan pertanian dan pangan nasional.
Hal ini tercermin dari rendahnya produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian, tingginya jumlah masyarakat pertanian yang miskin dan rendahnya nilai tambah pertanian dan pangan yang dinikmati masyarakat pertanian. Kedepan pengembangan pertanian dan pangan diorentasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Untuk itu program-program pengembangan pertanian dan pangan diseriuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian khususnya petani kecil, mengetaskan kemiskinan, dan meningkatkan nilai tambah pertanian dan pangan bagi masyarakat pertanian melalui peningkatan hubungan industri antara pertanian, pangan dan sektor-sektor pertanian lainnya.
Arah acara pengembangan pertanian dan pangan dilakukan melalui proses pengembangan pertanian dan pangan yang diintegrasikan dengan pengembangan masyarakat, pengem-bangan perdesaan dan wilayah dalam pembangunan nasional secara holistik. Untuk pengembangan pertanian dan pangan akan dihubungkan penuh dengan seluruh sektor dan acara ekonomi pendukungnya, termasuk didalamnya pengairan, sistem perkriditan, penelitian dan pengembangan teknologi dan informasi, serta kelembagaan masyarakat pertanian dan pangan. Sehingga perlu pengejawantahan aneka macam sektor dan acara pembangunan ekonomi tersebut dalam kerangka acara agrobisnis dan ketahanan pangan, sektor pengairan selama ini sudah memdiberi derma atas pengembangan pertanian, ketahanan pangan dan stabilitas pedesaan akan memperoleh perhatian khusus lantaran sektor pertanian dan pangan di pedesaan ialah sektor ekonomi yang berdiri sendiri dan berfungsi multisektoral.
Berdasarkan kajian di atas maka ada alasan yang fundamental mengapa daerah perdesaan perlu dikembangkan dengan kemasan khusus, ketika kita berbicara problem perdesaaan tidak sanggup dilepaskan dengan problem pertanian alasannya 90% penduduk desa hidupnya tergantung dari sektor pertanian. Isu pokok bangsa Indonesia ketika ini ialah kesentidakboleh sosial, rendahnya mutu sumberdaya insan dan kerawanan keamanan. Kesentidakboleh sosial disebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin terutama diperdesaan sebagai akhir dari krisis multidimensi yang dimulai semenjak Juli 1997. BPS membuktikan pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia
No | Tahun | Jumlah Penduduk Miskin ( Juta 0rang ) |
1 | 1996 | 22,5 |
2 | 1997 | 79,4 |
3 | 2000 | 95,8 |
4 | 2002 | 47,9 |
Sumber : BPS, 2000
Alasan lain bahwa rendahnya mutu SDM dimana sebagian besar ialah SDM petani dan masyarakat pelaku agribisnis. Kondisi ini didukung data yang membuktikan 80% penduduk Indonesia berada di perdesaan, penduduk perdesaan pada umumnya miskin, ada kesentidakboleh akomodasi hidup dan kesentidakboleh ekonomi antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan, adanya sistem sosial dan kultur yang yang menghambat masyarakat perdesaan untuk berkembang, terjadinya dominasi pihak eksternal yang menimbulkan masyarakat perdesaan dijadikan obyek pembangunan sehingga berdampak sifat ketergantungan masyarakat cukup tinggi dan sistem perekonomian di perdesaan masih sederhana.
Daerah spesial Yogyakarta sebagai salah satu propinsi di Indonesia berarti mempunyai kesamaan dengan citra kondisi di atas sehingga Yogyakarta juga mempunyai potret yang hampir sama dengan potret Indonesia secara umum. Pada tahun 2000 potret DIY sanggup dilihat pada tabel 2.
Tabel. 2. Gambaran Potret DIY
No | K e t e r a n g a n | A n g k a |
1 | Jumlah Penduduk ( Juta orang ) | 3120478 |
2 | Pertumbuhan Penduduk ( % ) | 0,57 |
3 | Pendidikan belum tidak/tamat SD – SLTP (%) | 71,7 |
4 | Angka Buta Huruf ( % ) | 13,36 |
5 | Lapangan Kerja Sektor Pertanian ( % ) | 43,91 |
6 | Penduduk Miskin ( % ) | 26,11 |
7 | Penduduk Setengah Pengangguran ( % ) | 35,04 |
8 | Keluarga Pra Sejahtera ( % ) | 20,54 |
Sumber : Direktorat Jendral. BSP. 2002
Program pengembangan agribisnis secara nasional bertujuan untuk membuatkan agribisnis yang bisa menghasilkan produk pertanian dan kehutanan primer yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian dan nelayan, khususnya petani dan nelayan kecil, memperluas peluang kerja dan berusaha di perdesaan, membuatkan ekonomi wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program pengembangan agribisnis mempunyai lima samasukan utama yaitu :
1. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan komoditas unggulan tumbuhan pangan, holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
2. Meningkatnya peluang kerja dan berusaha di perdesaan.
3. Meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
4. Meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian dan perdesaaan.
5. Terpeliharanya sistem sumberdaya alam dan lingkungan.
Sedang kegiatan pokok yang dicanangkan pemerintah dalam acara pengembangan agribisnis ada 31 kegiatan, diantaranya ialah :
1. Pengembangkan komoditas unggulan yang kompetitif di pasar domestik dan internasional serta sentra-sentra pengembangannya.
2. Pemberdayaan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan memanfaatkan warta pertanian.
3. Mengembangkan peta agribisnis serta peningkatan efisiensi dan konsulidasi agribisnis di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan metode perjuangan tani konservasi.
4. Penyedian masukana dan pramasukana publik untuk mendukung pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan sistem jaenteng irigasi, rehabilitasi dan konservasi sumber-sumber air dan pasar lokal.
5. Peningkatan kanal masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, kanal terhadap sumber keuangan bank dan non bank, teknologi, warta dan pasar.
6. Optimalisasi memanfaatkan lahan melalui diversifikasi produksi tumbuhan pangan, holtikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
7. Peningkatan efisiensi pemamasukan dan pengembangan sistem warta agrobisnis.
8. Mengembangkan forum keuangan perdesaaan.
9. Peningkatan kwalitas pelayanan publik dibidang agrobisnis, termasuk pengembangan forum penyedia teknologi, informasi, penyuluhan, investasi, jasa pelayanan lainnya.
10. Penciptakan iklim perjuangan yang mendorong berkembangnya agribisnis dengan nilai tambah yang dinikmati masyarakat pertanian dan nelayan.
11. Pengembangan masukana dan pramasukan pertanian, perikanan, perkebunan termasuk penyediaan pupuk, bibit dan jaenteng irigasi.
12. Perbaikan posisi tawar petani/nelayan dalam kegiatan agribisnis dan silvobisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan.
13. Pengembangan areal pertanian gres melalui pengembangan perdesaan, pengembangan wilayah dan mengembangan transmigrasi.
14. Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumberdaya lokal.
Menurut Said ( 1997 ) dari 31 samasukan pokok agribisnis perdesaan yang diperlukan menjadi daerah candradimuka dalam pengembangan agribisnis, harapan pemerintah terhadap kebersilan agribinis di perdesaan senantiasa bisa diperlukan menjadi leading sector/ekonomi unggulan. Harapan ini diduga besar lengan berkuasa pada masa krisis ekoomi dan moneter sektor agribisnis masih mengalami pertumbuhan faktual 0,62%. Demikian halnya dengan DIY yang terdiri 4 kabupaten ( Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo ) dan 1 kota dalam menghadapi permasalahan yang dipaparkan di atas sektor pertanian ialah salah satu unit yang harus digarap mengingat 43,91% penduduk DIY bekerja disektor pertanian. Secara umum potret petani Indonesia dalam kondisi sebagai diberikut :
1. Rendahnya kanal petani terhadap warta pasar.
2. Keterbatasan teknologi dan modal.
3. Sempitnya luas pemilikan tanah dan bergesernya pengunaan lahan pertanian ke non pertanian.
4. Orentasi pembangunan pertanian masih terserius pada produksi, belum terserius pada kebutuhan pasar.
5.Rendahnya pendidikan tenaga kerja yang mengantungkan pada pertanian.
6. Belum terjaminya kwalitas produk pertanian.
Berdasarkan warta di atas maka arah pembangunan ekonomi yang berkait dengan pertanian DIY pada 20003 diseriuskan pada pengembangan daerah pedesaaan berbasis agribisnis. Maka kabupaten Sleman menjadi pilihan wilayah penelitian ini dengan alasan bahwa kabupaten Sleman mempunyai daya dukung sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan agribisnis.
Tag :
Pertanian
0 Komentar untuk "Pengambangan Daerah Perdesaan Berbasis Agribisnis Di Kecamatan … Kabupaten …(Prt-54)"