loading...
B A B I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dinegara berkembang yang perekonomiannya masih mengandalkan pada modal tradisional ibarat perdagangan komoditi pertanian, sebagian besar penduduknya hampir 80 % tinggal didaerah pedesaan .melaluiataubersamaini menganut teladan serupa , proses pembangunan nasional Indonesia diarahkan dan ditekankan pada upaya pemberdayaan tempat dan masyarakat pedesaan (Todaro: 2000.87) melaluiataubersamaini demikian tantangan pembangunan wilayah pedesaan yaitu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat pedesaan.
Titik berat pembangunan wilayah pedesaan pada sektor pertanian sanggup diperbarui mengingat perjuangan meningkatkan produksi pangan ini berhasil mengurangi ketergantungan Indonesia akan import beras.
Produksi beras dihasilkan dari sawah diberirigasi seluas ± 5 juta ha yang umumnya ditanami dua kali dalam setahun dan ± 2 juta ha sawah tadah hujan yang umumnya ditanami sekali dalam setahun, dari sawah seluas ini pula dibudidayakan tumbuhan polowijo setelah padi dipguan.
melaluiataubersamaini demikian pembangunan pedesaan sanggup dipandang sebagai proses multidimensional, mencakup beberapa aspek banyak sekali perubahan fundamental atas struktur sosial, perilaku masyarakat dan institusi pedesaan. Upaya – upaya pemberdayaan tempat dalam pembangunan pada risikonya akan ditujukan pada kondisi peningkatan ketersediaan serta ekspansi distribusi banyak sekali macam barang kebutuhan pokok ibarat sandang, pangan, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan. Peningkatan standart hidup yang tidak spesialuntuk berupa peningkatan pendapatan tetapi juga mencakup penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan ,serta peningkatan perhatian atas nilai – nilai kultural dan kemanusiaan secara keseluruhan .
Hal tersebut diatas dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan materiil sekaligus juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa,serta menyediakan ekspansi pilihan – pilihan irit dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan yaitu dengan membebaskan mereka dari ketergantungan dan perilaku “menghamba”, bukan spesialuntuk orang – orang atau bangsa lain tetapi juga setiap kekuatan yang berpotensi menambahkan nilai –nilai kemanusiaan.
Sementara itu problem pertanian didaerah pedesaan erat kaitannya dengan penyediaan masukana dan pramasukana pertanian.Karena acara pertanian tidak terlepas dari faktor air maka irigasi sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan selalu mempunyai kiprah yang sangat penting, oleh karenanya faktor air perlu diperhatikan keberlanjutannya baik dari aspek sumber daya alam air itu sendiri maupun faktor sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat pengguna air tersebut.
Dibidang pertanian, keberadaan air dalam kehidupan tumbuhan ialah kesatuan yang tak sanggup dipisahkan lantaran air ialah salah satu faktor pendukung kelanjutan hidup tumbuhan , ada faktor temperatur cahaya matahari , kondisi tanah , penguapan, awan, angin dan faktor fisiologis lainnya.
Gambaran kiprah dan fungsi air bagi pertumbuhan tumbuhan yaitu sebagai diberikut:
a) Air dipergunakan untuk penguapan, dengan penguapan gerah matahari sanggup dikurangi oleh tumbuhan sehingga temperatur tumbuhan relatif rendah.
b) Air diharapkan untuk pembuatan zat pembangun badan tanaman, selain sinar matahari dan C02 yaitu dalam pembuatan gula dan pati .
c) Sebagai pelarut air melarutkan zat hara didalam tanah sehingga memungkinkan diserap oleh tanaman.
d) Air ialah media untuk mengangkut zat hara dari akar ke daun maupun pengangkut gula/pati dari daun ketanaman lainnya.
e) Air ialah bab dari tumbuhan baik sebagai badan tumbuhan itu sendiri maupun sebagai bermacam – macam larutan itu sendiri.
Gambaran keterkaitan air dengan pertanian serta fungsi dan kiprah penting air dalam pertumbuhan tumbuhan menimbulkan penyelenggaraan perjuangan penyediaan air dan pertolongan air disektor pertanian menjadi penting,dengan demikian pembangunan dibidang pengairan yang dilakukan melalui rehabilitasi jaenteng – jaenteng irigasi yang sudah ada dan pembangunan jaenteng gres ialah salah satu perjuangan meningkatkan produksi beras selain pembangunan pertanian ibarat rekayasa genetika untuk mencari hibrida , pemupukan, pemberantas hama dan cara bercocok tanam yang tepat.
Berdasarkan ketetapan MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN disebutkan bahwa pembangunan pengairan perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk menyediakan air irigasi yang cukup bagi pertanian , mengamankan areal produksi dari kerusakan jawaban banjir, mendukung dan memanfaatkan areal pertanian gres termasuk areal transmigrasi sekaligus untuk menunjang penyediaan air bagi masyarakat serta industri atau pelistrikan.
Secara konkrit , konsep tersebut sudah dilaksanakan secara aktif oleh Dinas Pengairan Kabupaten Kediri, sebagai pelaksana teknis dan perpantidakboleh tangan pemerintah Indonesia dibidang pengairan , namun demikian disisi lain kiprah aktif pemerintah sebagai sektor publik yang melayani , mengatur dan menyelenggarakan seluruh proses pembangunan masyarakat mulai dikaji ulang. Perkembangan pembangunan sudah mengarah pada upaya mempersembahkan keleluasaan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan diri mereka sendiri, dipihak lain kekuatan dan sumberdaya pemerintah itu sendiri dirasakan relatif terbatas terutama untuk melayani banyak sekali bentuk dan ragam kebutuhan masyarakat Indonesia. Faktor eksternal lain yang mendorong perubahan tersebut yaitu kondisi perkembangan globalisasi dunia yang penuh dengan kompetisi dan dihadapkan pada banyak sekali peluang sekaligus tantangan., sementara itu untuk menghadapi kondisi tersebut dibutuhkan sektor publik yang berpengaruh , kebijakan ekonomi makro yang efektif dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Arus globalisasi sudah mempengaruhi stabilitas teladan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia serta munculnya gerakan reformasi dalam masyarakat yang menuntut bahwa tidak tiruana urusan publik atau masyarakat sanggup diurusi oleh negara mengingat masyarakat bahwasanya bisa mengurus dirinya sendiri.
Dibidang pengairan faktor- faktor yang mendasari perlunya pembaruan kebijakasanaan pemerintah dalam pengelolaan irigasi yaitu sebagai diberikut :
a) Adanya perubahan dibidang pengairan yaitu pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama yang melimpah dan sanggup dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumber daya ekonomi yang mempunyai fungsi sosial.
b) Terjadinya kerawanan keterbatasan air secara nasional dengan adanya persaingan memanfaatkan air irigasi dengan penerapan pada sektor – sektor lain.
c) Terjadinya konversi lahan diberirigasi untuk kepentingan non irigasi
d) Berkembangnya acara agribisnis non padi
e) Terjadinya deterionisasi jaenteng irigasi.
f) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam acara irigasi.
Fenomena diatas memunculkan kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien ,sekaligus bisa mempersembahkan manfaat yang berarti pada samasukan masyarakat tertentu, salah satu modal konsep yang sanggup direkomendasikan secara kasatmata yaitu desentralisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi intervensi pemerintah dan memunculkan hukum yang menekankan pada perencanaan dan kontrol.
Kegiatan penyelenggaran itu sendiri mengalami perubahan dan pembaruan arah, kebijakan langkah kerja dan pendekatan yaitu menganut teladan partisipatif Kebijakan tersebut mempunyai ciri
1. Berusaha meningkatkan kesejahteraan petani
2. Melaksanakan desentralisasi dibidang irigasi
3. Menyelenggarakan irigasi dengan memperhatikan, demokratisasi dan partisipasi masyarakat.
Penerapan konsep desentralisasi dirasakan semakin perlu mengingat kondisi tempat /masyarakat lebih bermacam-macam dan kepentingannya belum tentu sanggup diketahui dan dipahami dengan baik oleh pemerintah.
melaluiataubersamaini perkiraan ibarat diatas, maka pelaksanaan desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk pemdiberian otonomi pada tempat /masyarakat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kiprah serta masyarakat dalam pemerintahan dan memberdayakan kapasitas lokal untuk mengelola sumberdaya wilayahnya sendirinya.
Singkatnya desentralisasi dan otonomi tempat yaitu salah satu bentuk upaya menyebarkan kemandirian tempat /masyarakat. Upaya memanfaatkan pemeliharaan dan pengembangan masukana dan pramasukana pengairan penunjang pertanian dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Pengairan dan masyarakat setempat, masyarakat pedesaan dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pembangunan pengairan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pelatihan sampai tahap pemeliharaan dan pengembangan secara utuh dan komprehensif. Singkatnya kebijakan pengaturan kembali kiprah dan tanggung jawaban forum pengelola irigasi bertujuan untuk mempersembahkan kiprah yang lebih besar kepada masyarakat petani pemakai air sebagai pengambil keputusan didalam pengelolaan jaenteng irigasi yang menjadi tanggung jawabannya. Pola ini didasarkan pada upaya pemecahan problem yang berkembang didalam lingkup sosial masyarakat pedesaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
melaluiataubersamaini demikian pembangunan pengairan benar – benar dibutuhkan oleh masyarakat dan hasilnya sanggup dinikmati segenap lapisan masyarakat . Dilaksanakan dengan baik dan tertib , dibina secara baik ibarat dipelihara, ditindaklanjuti dan dikembangkan secara berdikari oleh masyarakat desa.
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa untuk menyelenggarakan masukana dan pramasukana pengairan yaitu membentuk adonan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Gabungan HIPPA dibuat dengan tujuan mendayagunakan potensi air irigasi ditingkat perjuangan tani yang tersedia didesa/kelurahan , pada risikonya hal ini dilakukan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.
Organisasi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA ) ialah salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pertanian dan pengairan berazaskan dari petani, oleh petani , untuk petani adonan HIPPA diharapkan sanggup mengelola air irigasi sehingga sanggup dieksploitasi dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta adil dan merata oleh para petani pemakai air sebagai anggota adonan HIPPA.
Tugas adonan HIPPA antara lain yaitu mengelola air yang terdapat pada petak jaenteng irigasi , tempat irigasi pompa , tempat irigasi pedesaan yang terdapat dalam satu desa, biar air dimaksudkan sanggup dimanfaatkan oleh para petani (anggota HIPPA) secara sempurna guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Hal itu dilaksanakan dengan memperhatikan unsur pemerataan distribusi air diantara para petani sanggup terjaga kelangsungannya.
Keberadaan adonan HIPPA menjadi penting mengingat sumberdaya air pada animo kemarau yaitu terbatas, sementara kebutuhan setiap petani terhadap kecukupan air irigasi pertanian tidak sanggup ditunda, disisi lain dimusim hujan HIPPA berfungsi pula untuk mengelola air yang berlimpah dan jaenteng irigasi secara sempurna biar kelangsungan dan keberhasilan produksi pertanian sanggup dicapai.
Tag :
Pertanian
0 Komentar untuk "Partisipasi Masyarakat Dalam Acara Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Prt-65)"