loading...
1.1. Latar Belakang
Teknologi Informasi ketika ini mempunyai peranan yang sangat penting disegala bidang dan aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, politik sampai perekonomian. Hal ini disebabkan lantaran pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi sanggup terpenuhi dengan adanya kiprah serta teknologi informasi.
melaluiataubersamaini perkembangan teknologi informasi yang ada ketika ini kita sanggup melaksanakan pengolahan data dengan gampang, sanggup menghasilkan suatu informasi yang kita butuhkan dengan akurat dan mengefektifkan waktu, serta dengan biaya yang kita keluarkan lebih efisien. Keunggulan inilah yang menimbulkan teknologi informasi ketika ini banyak berperan serta dalam segala bidang dan aspek kehidupan yang ada, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Demikian halnya dalam pengelolaan data keuangan, teknologi informasi menjadi hal penting perusahaan dalam pengelolaan data keuangan lantaran sudah dipercaya sanggup memmenolong penggalan keuangan atau akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan mengefektifkan waktu dalam penyusunannya. Tentunya teknologi informasi yang dipakai untuk pengelolaan data keuangan tersebut bukan spesialuntuk sanggup mempergampang pihak yang terkait dalam perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan akan tetapi juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
Dalam pengelolaan keuangan suatu instansi Pemerintahan, pemerintah sudah melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah sentra maupun pada pemerintah tempat terutama dengan diputuskannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 ihwal Keuangan Negara. Pada Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota memberikan pertanggungjawabanan pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan yang dimaksud setidak–tidaknya mencakup laporan Realisasi Anggaran APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dan setelah pemerintah menyusun strandar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintah sentra ataupun pada pemerintah tempat dengan dibentuknya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia tetapkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 ihwal Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari : a). Laporan Realisasi Anggaran, b). Neraca, c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan Atas Laporan Keuangan.
melaluiataubersamaini adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini dibutuhkan oleh Pemerintah untuk sanggup menurunkan tingkat penyimpangan dan bias anggaran yang tidak perlukan, serta akan diadanya transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan di setiap tempat yang ada, sehingga sanggup memperkecil kemungkinan terjadinya tindak korupsi yang merugikan masyarakat.
melaluiataubersamaini adanya ketentuan tersebut maka suatu Pemerintah tempat diwajibkan untuk melaporkan perencanaan dan penerapan anggaran di wilayahnya setiap satu tahun sekali dan dilaporkan kepada DPRD, masyarakat, dan stakeholder sebagai lampiran dalam pertanggungjawabanan tahunan, laporan ini juga akan dimuat di surat kabat setempat. Dan dengan demikian berdasarkan Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta , Indra Bastian, Akt., M.B.A. bahwa “melaluiataubersamaini laporan keuangan menyerupai ini, pemerintah akan lebih simpel mengkomunikasikan anggarannya. Pemerintah Daerah juga tidak perlu menunggu SK Depdagri, lantaran sistem SAP sanggup diminta kapan saja kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang berada di bawah Depkeu”.
melaluiataubersamaini adanya reformasi keuangan pada wacana diatas Pemerintah Daerah khususnya harus sanggup mengelola keuangan dengan baik, serta bisa menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintahan Daerah sanggup memakai perkembangan teknologi informasi yang ada ketika ini.
Dari pemikiran diatas, penulis bermaksud membuat laporan Tugas Akhir ini dengan membangun suatu perangkat lunak pengolahan data keuangan khususnya dalam penerapan anggaran Pemerintahan Daerah tingkat II sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan didiberi judul “Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II ”.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi dilema dari permasalahan diatas yaitu sebagai diberikut :
1. Bagaimana proses pengelolaan akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah tingkat II .
2. Bagaimana membangun Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1.3. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir
Maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini yaitu untuk membangun perangkat lunak untuk aplikasi pengelolaan realisasi anggaran untuk Pemerintahan Daerah.
Adapun tujuan dari kiprah simpulan ini yaitu :
1. Untuk mengetahui proses pengelolaan akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah tingkat II.
2. Untuk membangun aplikasi perangkat lunak akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1.4. Batasan Masalah
Batasan dilema mempunyai kegunaan semoga pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis sanggup terarah sesuai dengan tujuan penulisan, maka penulis membatasi dilema sebagai diberikut :
1. Sebagai dasar dari pembangunan aplikasi perangkat lunak untuk pengolahan data akuntansi keuangan untuk realisasi anggaran ini berdasarkan Peraturan Pemerintah yang diputuskan dalam PP Nomor 24 tahun 2005.
2. Untuk pengolahan data akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah ini spesialuntuk penggalan realisasi atau penerapan anggaran yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas.
3. Pengolahan data akuntansi keuangan realisasi anggaran sanggup mencetak laporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dan penggeluaran kas mencakup laporan realisasi pendapatan dan belanja, laporan Cash Flow atau anutan kas, jurnal realisasi serta buku besar realisasi.
1.5. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari hasil kiprah simpulan yang dibutuhkan yaitu sebagai diberikut :
1. Bagi Penulis
Untuk memperluas cara berpikir secara ilmiah sebagai materi pembanding antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan aplikasi secara aktual dan sebagai rujukan untuk mengaplikasikan teori tersebut dalam penelitian.
2. Bagi Lembaga
Sebagai materi masukan dalam upaya membangun suatu aplikasi yang sanggup mempergampang dan mempercepat dalam pengolahan, pengontrolan, sampai pelaporan dari data yang diinginkan dan sanggup diperoleh secara cepat, sempurna dan akurat.
3. Bagi pihak – pihak lain
Sebagai suatu materi suplemen ilmu pengetahuan dan materi rujukan yang bermanfaa bagi penelitian sejenis sehingga sanggup dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, khususnya terkena aplikasi perangkat lunak.
0 Komentar untuk "Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Tempat Tingkat Ii (Kabupaten/Kota) (Ik-01)"